Utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2018 terdiri dari $ 178,3 miliar utang pemerintah dan bank sentral dan $ 182,2 miliar dari sektor swasta, termasuk perusahaan milik negara, bank sentral mengatakan dalam statistik utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri pemerintah naik 3,3 persen yoy menjadi $ 175,4 miliar, sementara utang luar negeri bank sentral mencapai $ 2,9 miliar.

Utang sektor swasta naik 7,7 persen yoy menjadi $ 182,2 miliar. Pada akhir Oktober 2018, utang luar negeri sektor swasta mencapai $ 32,5 miliar yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank dan $ 10 miliar oleh lembaga keuangan non-bank. Utang luar negeri yang ditanggung oleh debitor lembaga non-keuangan mencapai $ 139,6 miliar.

Utang luar negeri sektor swasta pada akhir Oktober 2019 meningkat 7,7 persen yoy dibandingkan dengan 6,7 persen yoy sebulan sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan utang luar negeri di sektor listrik, gas, uap / air panas (LGA). Ini pilihan bagi anda untuk rental mobil bali system lepas kunci. Sebagian besar utang luar negeri sektor swasta ditanggung oleh perusahaan jasa keuangan dan asuransi, perusahaan manufaktur, perusahaan LGA, dan perusahaan pertambangan dan penggalian.

BI menilai bahwa struktur utang luar negeri Indonesia akan tetap sehat sebagaimana terlihat dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap rasio produk domestik bruto (PDB) nasional yang tetap stabil pada 34 persen hingga akhir September 2018.

Angka tersebut masih di bawah batas maksimum yang ditetapkan pada 60 persen dari PDB dalam UU No. 17 tahun 2003. Faktanya, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif lebih baik daripada negara-negara sebaya, dengan kapasitas ekonomi yang sama.

Pengamat kebijakan publik Said Didu berpendapat bahwa politik kerakyatan tidak boleh digunakan dalam mengadopsi kebijakan di sektor energi nasional, karena memiliki potensi untuk menciptakan risiko di masa depan.

Seharusnya tidak terjadi bahwa politik kerakyatan digunakan dalam mengadopsi kebijakan di sektor energi karena itu akan merugikan dalam jangka panjang, Didu mencatat pada seminar akhir tahun berjudul Energi Ketahanan Di Bawah Ancaman di sini pada hari Senin.

Dia percaya bahwa jika politik digunakan sebagai faktor penentu dalam kebijakan energi, seseorang tidak dapat berharap untuk mencapai ketahanan energi atau kedaulatan energi. Didu menguraikan kebutuhan untuk melihat aspek permintaan dan penawaran dalam hal berapa kuantitasnya, siapa operatornya, dan bagaimana kondisi keuangan operator.

Berdasarkan beberapa penelitian, ia percaya bahwa pada tahun 2050, Indonesia akan berada di peringkat keempat di antara negara konsumen energi terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pemanfaatan sektor energi tidak harus menjadi subjek pendapatan ekonomi, tetapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Click here untuk pemesanan jasa seo. Orang harus melupakan cita-cita untuk mencapai kedaulatan energi jika sektor energi digunakan untuk menjadikan tujuan itu sebagai kepentingan subyektif, katanya.

Didu ingin agar pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan terkait energi dan tidak hanya didasarkan pada masalah kerakyatan. Direktur Eksekutif Studi Sumber Daya Indonesia Marwan Batubara mengatakan bahwa pencitraan politik dapat menyebabkan perusahaan milik negara kehilangan sektor minyak, karena mereka harus kehilangan anggaran untuk subsidi yang disediakan untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar.

Perusahaan minyak milik negara PT Pertamina sebelumnya mendorong pemanfaatan sumber energi lokal yang dioptimalkan untuk mencapai keamanan dan kemandirian energi nasional. Kami ingin mengundang semua pihak untuk meninjau kekayaan yang sudah tersedia di Indonesia dan bertukar ide untuk mengoptimalkannya menjadi sumber energi untuk mencapai cita-cita kemandirian dan ketahanan energi nasional, Direktur Pelaksana PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pada pembukaan Forum Pertamina Energy 2018 di Jakarta bulan lalu (28 Nov).

Rasio Utang Luar Negeri Terhadap Produk Domestik Posted on